Kewajiban PBB bagi PNS di Pandeglang
ANTERO NEWS - Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jika tidak dipenuhi, pemotongan gaji secara otomatis akan diberlakukan.
Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pandeglang, Yunisa, menegaskan bahwa upaya ini dilakukan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi.
"Tidak hanya pajak, retribusi juga harus diperhatikan. Semua kecamatan harus bergerak bersama. Kami siap menggenjot PAD secara kolektif karena banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat," ujar Yunisa kepada Radarbanten.co.id pada Kamis, 28 Februari 2025.Surat Edaran untuk PNS
Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh Bapenda Pandeglang adalah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mewajibkan seluruh PNS untuk membayar PBB.
Jika terdapat aset dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama mereka atau pihak lain, pembayaran pajak harus dilakukan sebelum jatuh tempo.
"Sudah diterbitkan SE yang mengatur pendataan PNS. Jika tidak ada pembayaran, maka gaji mereka akan dipotong secara otomatis untuk pembayaran PBB," jelas Yunisa.Target dan Realisasi Pajak Daerah
Pada tahun 2025, target pajak daerah ditetapkan sebesar Rp 171,58 miliar. Namun, hingga 20 Februari 2025, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 15,62 miliar.
Sumber PAD Pandeglang berasal dari berbagai sektor pajak, antara lain:
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Pajak perhotelan, restoran, dan hiburan
Pajak tenaga listrik, parkir, dan reklame
Pajak air tanah dan sarang burung walet
Pajak mineral bukan logam dan batuan
PBB perdesaan dan perkotaan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Strategi Optimalisasi Pajak
Bapenda terus mencari potensi pajak yang dapat meningkatkan PAD. Yunisa menyebut pajak restoran dan reklame sebagai sektor potensial yang dapat dioptimalkan.
"Sektor yang bisa menaikkan PAD adalah pajak reklame dan pajak restoran. Apalagi, saat ini banyak rumah makan baru bermunculan di Pandeglang," katanya.Selain itu, pendataan papan reklame juga menjadi fokus utama, termasuk reklame milik klinik, bidan, dan dokter. Untuk itu, Bapenda berencana bekerja sama dengan Dinas Kesehatan guna memastikan tempat praktik tenaga medis masuk dalam daftar wajib pajak reklame.
"Papan reklame klinik, bidan, dan dokter harus didata. Kami akan melibatkan Dinas Kesehatan dalam proses pendataan ini," tambahnya.Pajak dari papan reklame notaris juga akan dimasukkan dalam PBB guna meningkatkan pemasukan daerah.
Peran Kecamatan dan Desa dalam Kepatuhan Pajak
Upaya penarikan pajak diperkuat melalui Surat Edaran Bupati Pandeglang, yang mewajibkan kecamatan dan desa untuk berperan aktif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayahnya.
"Ketergantungan pembangunan di Pandeglang sangat bergantung pada pajak dan retribusi. Oleh karena itu, ini harus didorong bersama," pungkas Yunisa.Sebagai bagian dari strategi ini, pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi secara intensif kepada perangkat desa dan kecamatan agar lebih memahami pentingnya pajak dalam pembangunan daerah. Langkah-langkah yang akan dilakukan meliputi:
Pelatihan bagi aparatur desa dan kecamatan mengenai mekanisme pemungutan pajak.
Pembuatan sistem pengawasan dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan pajak di setiap wilayah.
Kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan lembaga lokal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Selain itu, Bapenda juga akan memperkuat pengawasan dan koordinasi dengan perangkat daerah untuk memastikan setiap wajib pajak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Kecamatan dan desa diharapkan menjadi ujung tombak dalam memastikan kepatuhan warga terhadap pajak.
Dengan adanya peran aktif dari kecamatan dan desa, diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat, sehingga PAD Pandeglang dapat mencapai target yang telah ditetapkan.