Banten  

Tingkatkan Tata Kelola dan Akuntabilitas, Kemenkumham Banten Gelar Survey Indeks Layanan Kesekretariatan

Tingkatkan Tata Kelola dan Akuntabilitas, Kemenkumham Banten Gelar Survey Indeks Layanan Kesekretariatan

ANTERO BANTEN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Banten bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BSK) menggelar kegiatan pengumpulan data lapangan untuk analisis strategi kebijakan dengan topik

“Penyusunan Instrumen Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan”. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai III Kantor Wilayah Kemenkumham Banten pada Senin (06/11).

Kepala Kemenkumham Banten, Dodot Adikoeswanto, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini sejalan dengan capaian kinerja Kemenkumham yang bertujuan mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien serta pengelolaan keuangan yang akuntabel.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan di lingkungan Kemenkumham,” ujarnya.

Kegiatan pengumpulan data lapangan dilakukan dengan metode survey yang melibatkan perwakilan dari Divisi Administrasi Kantor Wilayah dan Satuan Kerja di wilayah Serang Raya.

Adapun layanan yang diuji adalah layanan BMN dan Umum, layanan Kepegawaian, layanan Perencanaan dan Anggaran, dan layanan Kehumasan.

Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM, R. Natanegara, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kajian ini bertujuan menyusun bentuk indeks layanan kesekretariatan yang terdiri dari variabel dan indikator sebagai alat pengukuran kualitas layanan.

“Dari kegiatan kajian ini, kami berharap dapat menghasilkan bentuk indeks layanan kesekretariatan hukum dan HAM serta modul indeks layanan kesekretariatan hukum dan HAM,” katanya.

Menurutnya, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Unit Kerja Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Unit Pelaksana Teknis.

“Kami juga berterima kasih kepada Kantor Wilayah Kemenkumham Banten yang telah bersedia menjadi salah satu lokasi uji coba instrumen,” tambahnya.

Lokasi uji coba instrumen sendiri dilaksanakan di tujuh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik probability sampling-cluster sampling, yaitu dengan memperhatikan keterwakilan dari seluruh Kantor Wilayah yang mewakili tiga wilayah waktu, yaitu Bali, Jawa Barat, NTB, Lampung, Kalimantan Selatan, Banten, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Maluku Utara.

Tinggalkan Balasan