Banten  

Pj Gubernur Banten Waspadai Inflasi Menjelang Akhir Tahun

Pj Gubernur Banten Waspadai Inflasi Menjelang Akhir Tahun

ANTERO NEWS – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, mengingatkan kepada seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan harga barang menjelang akhir tahun 2023.

Kabar baik datang dari Provinsi Banten, di mana inflasi berhasil dikuasai dengan baik berkat kerja sama yang solid antara berbagai stakeholder yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten.

Al Muktabar menyampaikan pesannya ini saat membuka High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) secara virtual di Aston Hotel, Kota Serang, pada Kamis (2/11/2023).

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Plt. Deputi I Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ferry Irawan, Pj Sekda Banten Virgojanti, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Imaduddin Sahabat, serta undangan lainnya.

Dalam pertemuan ini, Al Muktabar menekankan perlunya menjaga agar tingkat inflasi tetap terkendali hingga akhir tahun 2023.

Ini dilakukan melalui lima langkah kebijakan yang telah dirancang dengan matang. Langkah-langkah tersebut mencakup pengoptimalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengendalian inflasi, penguatan sarana dan prasarana pertanian, integrasi data stok dan neraca pangan daerah, peningkatan infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, serta peningkatan komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Menurut Al Muktabar, semua langkah ini merupakan arahan dari Presiden Republik Indonesia untuk menjaga stabilitas inflasi, terutama di 2 bulan terakhir tahun 2023.

“Kami mengapresiasi seluruh jajaran TPID Provinsi Banten atas kinerja luar biasa mereka dalam menekan angka inflasi. Hal ini tak lepas dari kerja sama erat semua perangkat daerah yang terlibat dalam TPID,” katanya.

Al Muktabar juga mengingatkan agar semua pihak tetap waspada terhadap potensi kenaikan inflasi di 2 bulan terakhir tahun. Pola kenaikan harga komoditas yang terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) perlu diperhatikan dengan seksama.

“Beberapa komoditas yang perlu diwaspadai termasuk bawang merah, cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Selain itu, kita juga akan melihat tekanan pada tarif angkutan, baik darat, laut, maupun pesawat udara,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Al Muktabar memberikan penghargaan kepada seluruh Kepala Daerah dan jajaran atas upaya mereka dalam meningkatkan Indeks Elektronifikasi Transaksi.

Menurutnya, pada Semester I 2023, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di wilayah Banten mencapai rata-rata 94,9%, dengan seluruhnya telah berada di tingkat digital.

“Prestasi ini patut diapresiasi, dan kami menghargai upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Kepala Daerah dan jajarannya,” ungkapnya.

Pj Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Virgojanti, juga menekankan pentingnya pertemuan High Level Meeting (HLM) ini dalam mempererat sinergitas TPID Provinsi Banten. Hal ini bertujuan agar pengendalian inflasi tetap stabil dan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau oleh masyarakat.

Virgojanti menegaskan komitmennya untuk mengikuti arahan dari Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Pusat dalam menangani inflasi di Provinsi Banten. Dia juga berharap agar kinerja TPID mengikuti Peta Jalan yang telah ditetapkan.

“Pentingnya mengatasi permasalahan inflasi yang dihadapi masyarakat dan upaya maksimal dalam penanganan inflasi oleh seluruh anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah dan stakeholder lainnya,” katanya.

Dalam upaya mengoptimalkan pengendalian inflasi dan mempercepat digitalisasi daerah demi perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan sinergi yang kuat antara TPID dan TP2DD.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten, Imaduddin Sahabat, menyarankan untuk meningkatkan volume transaksi melalui operasi pasar murah dan mendorong transaksi pembayaran digital di operasi pasar murah. Selain itu, perlu dilakukan kerja sama antar daerah untuk mengatasi defisit neraca pangan.

Imaduddin Sahabat menyoroti pentingnya digitalisasi keuangan dalam meningkatkan transaksi. Oleh karena itu, edukasi tentang keuangan digital di antara masyarakat menjadi hal yang krusial.

Salah satunya adalah dengan mendorong ASN Go Digital untuk memanfaatkan kanal pembayaran QRIS dan memperkuat penegakan hukum agar pembayaran pajak dan retribusi secara digital dapat diimplementasikan secara luas.

Dengan kerja sama yang erat dan kesadaran semua pihak, diharapkan Provinsi Banten dapat menjaga inflasi tetap terkendali dan masyarakat dapat menghadapi akhir tahun 2023 dengan lebih tenang.

Tinggalkan Balasan