Percepat Konektivitas Jalan Daerah, Pemerintah Pusat Bangun Jalan Langensari-Kadubera di Pandeglang

Percepat Konektivitas Jalan Daerah, Pemerintah Pusat Bangun Jalan Langensari-Kadubera di Pandeglang

ANTERO NEWS – Sebuah proyek pembangunan jalan sepanjang 3,7 kilometer di Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, sedang berlangsung. Proyek ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah Ruas Jalan Langensari-Kadubera.

Proyek ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banten. Nilai kontrak proyek ini adalah sekitar Rp13,5 miliar.

Dikutip dari Radarbanten.com, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang, Ade Juliansah, mengatakan bahwa pihaknya hanya bertanggung jawab atas perencanaan proyek, sedangkan pengawasan dan konstruksi dilakukan oleh BPJN Banten.

“Kalau kabupaten hanya diminta perencanaannya saja. Untuk pengawasan dan konstruksinya dari sana,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (5/11/2023).

Menurutnya, ruas jalan Langensari-Kadubera ini memiliki long segmen, yang berarti tidak hanya meliputi badan jalan, tetapi juga termasuk TPT, drainase, dan fasilitas lainnya.

“Jadi tidak hanya badan jalan saja. Kalau ada ditangani TPT ya TPT, kalau ada drainase ya drainase, semuanya,” katanya.

Juliansah menjelaskan bahwa ruas jalan ini merupakan satu dari empat ruas jalan yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk diperbaiki. Tiga ruas jalan lainnya adalah Pasir Peuteuy-Kaduengang, Sukajadi-Cibaliung, dan Sumur-Tamanjaya.

Namun, dari empat ruas jalan tersebut, hanya ruas jalan Langensari-Kadubera yang lolos verifikasi dan mendapat alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Alasannya, ruas jalan ini memiliki lebar jalan yang mencukupi dan tidak memerlukan pembebasan lahan.

“Ruas jalan lainnya ada kendalanya di lebar jalan, ada tanah warga harus dibebaskan. Jadi harus dibebaskan dulu,” katanya.

Selain itu, anggaran yang tersedia dari pemerintah pusat juga terbatas dan harus dibagi dengan daerah lain, termasuk Ibu Kota Negara (IKN) yang sedang dibangun.

“Kalau dari pusat alasan anggarannya tidak mencukupi berbagi dengan daerah lain, termasuk IKN juga,” katanya.

Sementara itu, Camat Sumur, Januar Habibie, mengungkapkan bahwa ruas jalan Sumur-Tamanjaya kini sudah menjadi jalan provinsi dan sedang ditangani oleh PUPR Provinsi Banten.

“Karena memang sudah diambil alih jadi statusnya menjadi jalan provinsi. Saat ini tengah ada pengerjaan jalan dan pembangunan jembatan juga,” katanya.

Tinggalkan Balasan