ANTERO NEWS – Pemprov Banten mendapatkan penghargaan berupa Dana Insentif Fiskal Tahun Berjalan 2023 sebesar Rp6,889 miliar dari pemerintah pusat atas kinerjanya yang dinilai baik dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Hal ini diketahui setelah data menunjukkan bahwa hingga Maret 2023, kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten sebesar 0,43 persen, atau masuk wilayah di bawah 1,1 persen.
Penghargaan tersebut diterima oleh Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar dari Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 di Istana Wakil Presiden, Jakarta pada Kamis, 9 November 2023.
Rakornas yang dihadiri oleh sejumlah bupati, walikota, serta tujuh gubernur yang mendapat penghargaan itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Dana Insentif Fiskal Dialokasikan untuk Beberapa Hal Mendasar
Menurut Al Muktabar, berdasarkan arahan Wakil Presiden RI, bantuan anggaran ini harus segera direalisasikan kepada masyarakat sasaran bantuan dengan pengalokasian program yang sudah ditetapkan. “Sebagai bentuk tindak lanjut dalam rangka penurunan kemiskinan ekstrem. Kita konsisten untuk itu,” kata Al Muktabar.
Al Muktabar melanjutkan, pada anggaran perubahan ini, Dana Insentif Fiskal dialokasikan untuk beberapa hal mendasar, seperti bantuan rumah layak huni, sanitasi, jamban keluarga, sampai sarana prasarana pendidikan dan kebutuhan makan. “Kita sudah melakukan langkah-langkah terukur baik dari dana insentif fiskal maupun dukungan dari APBD,” ucapnya.
Provinsi Banten merupakan satu dari tujuh provinsi yang mendapatkan penghargaan bantuan dana insentif fiskal dari pemerintah pusat. Berdasarkan data Menko PMK RI, angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten sampai Maret 2023 sebesar 0,43 persen atau masuk pada kategori daerah di bawah 1,1 persen.
“Meskipun begitu penghargaan ini bukan tujuan utama kita. Karena kita akan terus melakukan berbagai upaya agar kemiskinan ekstrem ini bisa 0 persen pada tahun 2024 sesuai target dari Bapak Presiden RI,” ucapnya.
Wapres Minta Kepala Daerah Tetap Konsisten
Wapres RI, Ma’ruf Amin menekankan kepada seluruh kepala daerah agar mengoptimalkan satu tahun waktu yang tersedia menuju target 0 persen kemiskinan ekstrem tahun 2024, atau lebih cepat enam tahun dari target pembangunan berkelanjutan.
Untuk itu Wapres Ma’ruf Amin menekankan kembali peran krusial seluruh kepala daerah dalam menyusun program dan kegiatan serta keberpihakan APBD untuk penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Seluruh kepala daerah saya minta tetap konsisten, utamanya dalam pelaksanaan strategi pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan berkelanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan,” jelasnya.
