Komisi XI DPR RI Setujui PMN ASDP 12 Unit Kapal Senilai Rp 388 Miliar dalam Bentuk BMN

Komisi XI DPR RI Setujui PMN ASDP 12 Unit Kapal Senilai Rp 388 Miliar dalam Bentuk BMN

ANTERO JAKARTA – Pada pekan lalu, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah memberikan persetujuan yang signifikan terhadap langkah-langkah yang akan memperkuat sektor transportasi laut di Indonesia. Keputusan tersebut berkaitan dengan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang berbentuk Barang Milik Negara (BMN) sejumlah 12 unit kapal penumpang dengan nilai mencapai Rp 388 miliar.

Kesepakatan tersebut disetujui dalam rapat di ruang Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta. Hal ini mencerminkan upaya serius pemerintah untuk mendukung perkembangan infrastruktur dan pelayanan transportasi laut di tanah air.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, menjelaskan bahwa langkah pemberian BMN ini sejalan dengan salah satu misi pemerintah yaitu mempertahankan tingkat pelayanan dan melakukan konsolidasi melalui restrukturasi dan reformasi dalam bidang sarana dan prasarana perhubungan, khususnya dalam jasa penyeberangan.

“ASDP melihat PMN ini memiliki manfaat yang signifikan, baik dari segi kontribusi kepada negara berupa pajak dan dividen, maupun dalam mengurangi beban pengeluaran keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk biaya pemeliharaan kapal,” ujar Ira.

Komisi XI DPR RI Setujui PMN ASDP 12 Unit Kapal Senilai Rp 388 Miliar dalam Bentuk BMN

Keputusan ini juga ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan, yang menyatakan bahwa pemberian PMN ini memiliki tujuan utama untuk melayani masyarakat. Selain itu, keputusan ini juga akan memberikan dampak positif pada struktur permodalan dan kapasitas usaha perusahaan.

“Dengan persetujuan ini, Komisi XI DPR RI telah menyetujui pelaksanaan PMN Non-Tunai tahun anggaran 2023 berupa BMN sebanyak 12 unit kapal penumpang dengan nilai wajar sekitar Rp 388,564,810,000 kepada ASDP. Tujuan dari PMN ini adalah untuk melayani masyarakat, meningkatkan struktur permodalan, dan kapasitas usaha perusahaan,” tegas Fathan.

Langkah ini juga dianggap sebagai salah satu upaya ASDP sebagai Agen Perubahan untuk mengoptimalkan penggunaan BMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Tidak hanya untuk daerah yang dilalui oleh lintasan komersil, tetapi juga di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) melalui pelayanan di lintasan keperintisan.

Daerah-daerah ini seringkali sulit dijangkau oleh moda transportasi lainnya. Kehadiran kapal ASDP akan menjadi sarana utama untuk logistik dan memudahkan mobilitas orang dan barang antarpulau. Hal ini diharapkan akan memberikan dukungan yang lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain manfaat sosial, PMN ini juga akan memberikan dampak positif pada ASDP sendiri. Ini termasuk penambahan aset perusahaan, klarifikasi status aset, serta peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan perusahaan.

Komisi XI DPR RI Setujui PMN ASDP 12 Unit Kapal Senilai Rp 388 Miliar dalam Bentuk BMN

Dalam pengumuman resmi, berikut adalah 12 kapal (kapal motor penyeberangan/KMP) ASDP yang termasuk dalam BMN:

  1. KMP Drajat Paciran yang melayani lintasan Bahaur – Paciran;
  2. KMP Kokonao yang melayani lintasan Pomako – Atsy, lintasan Atsy – Ecy, lintasan Atsy – Ewer, lintasan Ewer – Agats, lintasan Agats – Sawaerma, dan lintasan Sawaerma – Mumugu;
  3. KMP Lakaan yang melayani lintasan Kupang – Larantuka;
  4. KMP Lompa yang melayani lintasan Bastiong – Moti, lintasan Moti – Makian, lintasan Makian – Kayoa, lintasan Kayoa – Babang, dan lintasan Babang – Saketa;
  5. KMP Membrano Foja yang melayani lintasan Biak – Teba, lintasan Teba – Bagusa, lintasan Bagusa – Trimuris, lintasan Trimuris – Kasonaweja , dan lintasan Bromsi – Biak;
  6. KMP Bamega Jaya yang melayani lintasan Pulau Laut Timur – Sebuku;
  7. KMP Ihan Batak yang melayani lintasan Ajibata – Ambarita;
  8. KMP Pora-Pora yang melayani lintasan Ajibata – Ambarita;
  9. KMP Munggiyanggo Hulalo yang melayani lintasan Kalianget – Jangkar, lintasan Jangkar – Kangean, dan lintasan Kalianget – Kangean;
  10. KMP Koloray yang melayani lintasan Daruba – Zum Zum, lintasan Daruba – Koloray, dan lintasan Daruba – Dodola;
  11. KMP Opudi yang melayani lintasan Sorowako – Nuha;
  12. KMP Pangkilang yang melayani lintasan Timampu – Tokalimbo.

“BMN yang telah dipercayakan kepada ASDP akan kami rawat dan manfaatkan dengan baik. Dengan begitu, misi ASDP untuk turut aktif dalam pengembangan ekonomi melalui layanan logistik, serta menghubungkan masyarakat dan pasar dapat lebih optimal,” kata Ira dengan tegas.

Dengan persetujuan ini, diharapkan ASDP akan semakin mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Indonesia dan turut berkontribusi dalam upaya pengembangan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi nasional.

CS ASDP (Bdi)

Tinggalkan Balasan